Bulan Penuh Hikmah
FESTIVAL RAMADHAN 2010
9 Agustus s/d 9 September 2010
Area GOR Kota Bekasi
9 Agustus s/d 9 September 2010
Area GOR Kota Bekasi
Bulan Suci Ramadhan merupakan momentum penantian seluruh kaum muslimin di dunia. Ramadhan juga merupakan ajang syiar Islam terbaik yang memang sudah ditetapkan sebagai bulan kemenangan umat Islam di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia.
Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bulan puasa serta berlebaran secara mudah dan murah, maka dengan melihat kenyataan tersebut perlu diadakan sebuah event kegiatan bernuansa Islami, yakni Festival Ramadhan.
Penyelenggaraan event ini dilaksanakan oleh Pemda Kota Bekasi melalui Dinas Perekonomian Rakyat bekerjasama dengan Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Mandiri dan Prakarya Promotion selaku Event Organizer.
Adapun bentuk kegiatannya berupa :
- BAZAAR yang bertujuan membantu masyarakat guna memenuhi kebutuhan berbuka puasa dengan harga murah selama bulan Ramadhan dan juga belanja sandang pangan persiapan lebaran.
- Sembako CURAH (Cukup Murah) yang merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi, Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) Kota Bekasi, BULOG serta Agen dan Supplier.
- PUJALANSA (Pusat Jajan Bulan Puasa). Mengikuti kebiasaan warga Bekasi untuk "ngabuburit" (menunggu waktu berbuka puasa) dengan berjalan-jalan sore hari sambil mencari makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Pujalansa ini bisa diikuti oleh semua pedagang kaki lima dan tradisional yang menjajakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa.
- GRAND PROMO MULTI PRODUK yang mengundang partisipasi aktif para pelaku bisnis di bidang usaha garmen (busana), otomotif, operator selular, sandal sepatu, perumahan, telekomunikasi, komputer, perbankan, penerbitan, alat rumah tangga, furniture, asesoris, makanan dan minuman baik itu dalam bentuk Koperasi, BUMD, BUMN maupun swasta.
- HIBURAN BULAN PUASA yang diadakan untuk memeriahkan kawasan GOR selama bulan puasa dalam bentuk Festival Band Religi, Festival Bedug (remaja masjid maupun umum), Festival Anak Sholeh.
PKL Pasar Proyek Terancam Bangkrut
BalasHapusSEPI PENGUNJUNG: Pedagang PKL di los penampungan Pasar Proyek Kota Bekasi mengeluhkan sepinya pembeli karena penempatan lokasi kios yang kurang kondusif. FIRMANTO/RADAR BEKASI
BEKASI TIMUR – Belum selesainya kasus pencurian aset pasar proyek, kini permasalahan lainya muncul kembali. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditempatkan Pemerintah Kota (Pemkot) di Tempat Penampungan Sementara (TPS) PKL di Jalan Mayor Oking, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dikeluhkan beberapa PKL yang mengakui sepi pengunjung.
Hal itu berdampak kepada PKL yang enggan mengisi 180 kios TPS yang disiapkan pemerintah. Bahkan, para PKL lebih memilih berjualan di lokasi di depan TPS Pedagang Proyek ataupun pindah ketempat lain. Hanya beberapa saja yang bertahan didalam TPS PKL tersebut dan beberapa Kios PKL tampak terbengkelai dan tidak terurus.
Salah seorang pedagang Bang Nur (30) mengungkapkan, sepinya pembeli menyebabkan para PKL meninggalkan lokasi TPS. Pasalnya, para PKL mengaku merugi karena sepinya para pembeli yang datang ke lokasi TPS PKL, “Tidak ada pengunjung yang datang kesini. Ini disebabkan TPS bagi PKL yang ditempatkan di belakang,” ujar PKL yang berjualan minuman ini mengungkapkan.
Hal senada juga di katakan Ahmad (40). Dia mengaku, dampak dari sepinya pembeli menyebabkan daganganya menjadi bangkrut. Bahkan, Ahmad harus terpaksa berjualan asongan lagi, “Padahal saya sudah membeli kios seharga satu juta lebih, tetapi sia – sia saja, justeru bangkrut dan mengembalikan saya harus ngasong lagi,” katanya sambil terlihat berlinang air mata.
Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap) TPS PKL Pasar Proyek, Luis mengatakan, sepinya pengunjung karena para PKL yang tidak sabar dan kompak. “Coba mereka kompak dan bertahan, kejadian ini tidak mungkin terjadi di TPS ini.Apalagi alasanya tidak ada tempat parkir,” katanya menjelaskan.
Dengan begitu, kata dia, solusinya adalah pemerintah harus kembali turun tangan membereskan permasalahan ini. Jika tidak, permasalahan TPS PKL ini berlarut – larut akan menyebabkan permasalahan lainnya, “Seharusnya masalah ini harus di berikan oleh pemerintah mengingat permasalahan ini cukup serius untuk ditindaklanjuti demi nasib rakyat kecil,” katanya menegaskan. (dul)
BEKASI TIMUR- Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terhadap penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai masih belum komprehensip. Sehingga menyebabkan persoalan PKL tidak pernah tuntas diselesaikan. Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik Yayan Rudianto ketika dihubungi Radar Bekasi kemarin.
BalasHapusDosen Jurusan Administrasi Negara (AN) Universitas Islam 45 (Unisma) ini mengatakan, dalam penanganan PKL, semestinya Pemkot mengembangkan paradigma pemberdayaan. Sedangkan saat ini, pola yang dilakukan Pemkot dalam menangani PLK masih berupa penertiban.
“Dalam menangani PKL, semestinya Pemkot mengubah paradigma. Dari paradigma penertiban menjadi pemberdayaan,” ujar mantan Dekan Fisip Unisma ini.
Selain itu, penanganan PKL semestinya tidak bersifat sektoral, yang hanya melibatkan Satpol PP dan Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi (Disperakop) saja. Melainkan, melibatkan unsur-unsur lain, baik yang berasal dari dalam Pemkot maupun dari luar, seperti kalangan swasta dan Perguruan Tinggi (PT).
“Penanganan semestinya bersifat multisektoral. Tidak seperti saat ini. Sehingga berakibat, hari ini digusur, besok mereka kembali lagi,” kritik Dosen jebolan Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonensia (UI) ini.
Pemberdayaan terhadap PKL dapat dilakukan, misalkan dengan jalan memberikan keterampilan kewirausahaan, mempermudah pengucuran modal maupun dengan membuat tempat kusus bagi mereka.
“Harusnya pemerintah membuat terobosan, misalkan dengan membuat MoU dengan pihak swasta untuk ikut membatu melakukan pemberdayaan terhadap PKL. Sebab, kalangan usaha memiliki program CSR,” cetus Yayan.
Masih menurut Yayan, kegagalan dalam penanganan PKL di Kota Bekasi bisa juga disebabkan karena pemerintah salah menyikapi keberadaan penggerak ekonomi sektor riil ini. Semestinya, keberadaan PKL dilihat sebagai aset, yang jika dikelola secara baik akan mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, jika kebijakan Pemkot tepat bagi PKL akan menjadi solusi dalam menangani pengangguran.
“Keberadaan PKL jika dikelola dengan baik akan sangat menguntungkan. Pemkot memiliki anggaran untuk melakukan pemberdayaan. Selanjutnya, tergantung goodwill dari wali kota saja,” pungkasnya. (haj)